Arsip Kategori: Berita

Penduduk Miskin Kabupaten Gunung Mas Urutan Ketiga Tertinggi dengan Angka Sebesar 6,70 Persen

Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Gunung Mas, pada Bidang Ekonomi Sosial Budaya Kabupaten Gunung Mas, menggelar rapat rencana aksi penanggulangan kemiskinan daerah Gumas tahun 2019. bertempat di Aula BP3D, Selasa (20/8/2019) pagi.

Wakil Bupati Gumas Ir. Efrensia L.P. Umbing, M.Si menyampaikan, kemiskinan merupakan permasalahan yang paling krusial. Kalau kita indentifikasikan ada tiga indikator permasalahan kemiskinan yang menonjol, pertama : jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar, kedua : ketimpangan kemiskinan antar wilayah, dan ketiga : akses dan kualitas pelayanan dasar penduduk miskin masih tertinggal.  

“Secara umum, program penanggulangan kemiskinan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan pada pengurangan jumlah penduduk miskin. Terkait dengan target pencapaian program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gumas, kita harus merumuskan target pencapaian berdasarkan mekanisme perencanaan pembangunan yang ada,” ujarnya.

Pada tahun 2014 posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Gumas menempati urutan ketiga tertinggi dengan angka sebesar 6,70 persen dan jumlah penduduk miskin sebesar 7.200 jiwa. Tahun 2015 berada pada urutan keenam dengan angka sebesar 6,150 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 6.750 jiwa. Tahun 2016 berada pada urutan keenam dengan angka sebesar 5,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 6.550 jiwa. Tahun 2017 berada pada urutan kelima dengan angka sebesar 5,83 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 6.670 jiwa. Pada tahun 2018 berada pada urutan ketujuh dengan angka sebesar 5,10 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 5.964 jiwa berdasarkan data yang ada.

 “Dari rapat koordinasi ini, diharapkan dapat tercapai kesinambungan antar Badan/Dinas/Instansi Perangkat Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas, dengan demikian sinergitas, sinkronisasi, dan harmonisasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas dapat terwujud,” Kata Efrensia L.P. Umbing.

Penanggulangan kemiskinan harus merupakan upaya terus menerus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumber daya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar.

“Oleh sebab itu, langkah-langkah yang ditempuh dalam penanggulangan kemiskinan dijabarkan ke dalam program peningkatan ketahanan pangan, pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan, pengembangan perumahan, sanitasi dan air minum, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan usaha kecil dan mikro bagi masyarakat atau keluarga miskin,” pungkasnya.

Pemkab Susun Kembali Prioritas Daerah Dari RKA Tahun 2020

Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar Rapat Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2020 bertempat di Aula BP3D Kabupaten Gumas, Senin (7/10/2019) pagi.

Wakil Bupati Gunung Mas Ir. Efrensia L.P. Umbing, M.Si saat memimpin rapat turut mendampingi Asisten II Ir. Yohanes Tuah, M.Si, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Untung, SE., M.Si., Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Gumas, serta undangan lainnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Untung, SE., M.Si mengatakan terkait kegiatan kita hari ini apa-apa saja yang kita bahas, diharapkan program kita yang prioritas, sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati.

“Rapat pembahasan RKA Tahun 2020, maka diminta kepada SKPD untuk menyusun kembali rencangan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020,” ungkapnya.

Wakil Bupati Gumas Ir. Efrensia L.P. Umbing, M.Si menyampaikan nanti tim anggaran menghimpun dulu siapa tau diantara itu ada yang sebenarnya program prioritas tetapi tidak tertampung karena keterbatasan anggaran.

Lanjut beliau “namun disisi lain bisa jadi ada kegiatan-kegiatan yang kurang prioritas, kita mau melihat dulu, jadi kita tidak memfinalnya hari ini untuk hal-hal tertentu yang terkait dengan keterbatasan anggaran,” katanya.

Ia mencontohkan, selama ini sistemnya kasih jatah duitnya, karena memang dari hasil musrenbang, hasil apa-apa duitnya lebih besar dari pada ketersediaan uang akhirnya SKPD bingung akhirnya dibagi-bagi jatah saja.

“Ke depan silahkan susun kembali kebijakan prioritas daerah dari RPJMD Tahun tahun 2020, setiap SKPD saya ingin melihat apa sih itu prioritas-prioritas,” pungkasnya.

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024

Gunung Mas – Wakil Bupati Gunung Mas Ir. Efrensia L.P. Umbing.,M.Si membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024, Senin (22/7/2019).

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pemangku kepentingan bersama Perangkat Daerah bertempat di Aula BP3D Kabupaten Gunung Mas Jalan Brgjen Katamso Kuala Kurun.

Tujuan konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yaitu tonggak awal dalam merumuskan dan menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program prioritas yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dalam mewujudkan Visi tersebut, diperlukan suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkannya. Setidaknya ada 8 misi pembangunan untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

” Ir. Efrensia L.P. Umbing.,M.Si saat membaca sambutan tertulis Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong,S.E.,M.Si bahwa, Visi dan Misi yang disampaikan, secara substansi ditetapkan motto pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Gunung Mas yaitu “BERJUANG BERSAMA” ujarnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimaksud, selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah berlaku 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berlaku satu tahun sebagai acuan untuk dilaksanakan secara konsisten, selaras dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 ini saya berharap akan disepakati berbagai target, program, kegiatan serta pembiayaan yang realistis dan terukur berdasarkan baseline data yang ada. Peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan infrastruktur menjadi fokus utama kita, namun jika hanya dengan pemikiran yang normatif, mustahil hal tersebut dapat diwujudkan. Untuk itu, Saya berharap kita dapat berpikir cerdas, inovatif, kreatif serta “Think Out of The Box” ujarnya.

Pembangunan Berkelanjutan HARUS DISERTAI DENGAN Nilai Ekonomi dan Mengandung Nilai Moral

Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas menggelar kegiatan Konsultasi Publik II Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten 2019 – 2019 di Aula BP3D Kab. Gumas, Senin (15/7/2019) pagi.

Turut hadir Wakil Bupati Gunung Mas Ir. Efrensia L.P. Umbing, M.Si Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas Ir. Chalvin A. Sahay, SH., M.Si, narasumber dari Universitas Kristen Palangka Raya (Unkrip). Lukas, M.Si  Kepala OPD serta pihak terkait lainnya.

Dalam sambutan Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong, SE., M.Si menuturkan, terkait dengan kegiatan kita hari ini, yaitu penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas yang dilaksanakan melalui kegiatan konsultasi publik II pada hari ini, di mana merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, pada tahap ini ditandai dengan adanya peningkatan pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan oleh masyarakat Kabupaten Gunung Mas dan sekitarnya.

Melalui mekanisme asuransi kesehatan serta terdapat peningkatan proporsi pembiayaan kesehatan pada upaya promotif dan preventif sebagai perwujudan dan implementasi dari paradigma sehat dan pembangunan berwawasan kesehatan yang berimbas pada menurunnya penyakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan penyakit yang disebabkan oleh faktor perilaku yang tidak sehat serta di sisi lain status gizi masyarakat meningkat, tumbuh kembang balita optimal, kesejahteraan meningkat, terwujudnya kesetaraan gender, dan terkendalinya pertumbuhan penduduk alami.

Pembangunan Berkelanjutan Mempunyai Nilai Ekonomi dan Mengandung Nilai Moral

Lanjut Jaya S. Monong, SE., M.Si pembangunan berkelanjutan di samping mempunyai nilai ekonomi juga mengandung nilai moral dan nilai ekologi. Sebagai bangsa yang sedang melaksanakan pembangunan saat ini, kita mempunyai tanggung jawab moral terhadap generasi yang akan datang, yaitu memberikan kesempatan yang sama atau bahkan lebih baik bagi generasi mendatang.

“Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan ini, dia berharap penyelenggaraan kegiatan Konsultasi Publik II Kajian Lingkungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas ini bisa menampung berbagai masukan dan sharing informasi tentang bagaimana solusi dari permasalahan yang kita hadapi saat ini,” pungkas.

Bursa Inovasi Desa (BID)

Gunung Mas – Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong, SE., M.Si membuka kegiatan Bursa Inovasi Desa (BID) Cluster I Kabupaten Gunung Mas (Kurun, Mihing Raya dan Sepang) tahun 2019 di GPU Tampung Penyang Kuala Kurun, (11/7/2019) pagi.

Dalam arahannya menuturkan, Bursa Inovasi Desa merupakan sebuah forum penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa. Kegiatan BID dapat diselenggarakan di tingkat Kecamatan sebagai kegiatan peluncuran untuk mendukung pelaksanaan inovasi desa sebagai wahana pertukaran pengetahuan dan inovasi desa.

Maksud diselenggarakannya BID untuk menjembatani kebutuhan Pemerintah Desa akan pilihan solusi bagi penyelesaian masalah, serta inisiatif atau alternatif kegiatan pembagunan desa dalam rangka pembangunan dana desa yang lebih efektif dan inovatif.

“Selanjutnya dikatakan Jaya S. Monong, kegiatan semacam ini tidak hanya bersifat seremonial saja tetapi mempunyai target yang harus dicapai, bapak, ibu yang hadir dalam kesempatan ini agar betul-betul dan dipraktekan di desanya masing-masing memberikan keuntungan bagi warganya,” ujarnya.

Apa yang dibicarakan kita pada hari ini suatu saat pasti akan saya cek langsung kelapangan bagaimana sejauh mana  target capaiannya.

“Saya berharap kegiatan bursa inovasi desa ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di desa. Dengan demikian diharapkan Kepala Desa dan perengkat desa dapat menggunakan dana desa untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan serta pembangunan kapasitas desa,” ungkap Jaya S. Monong.

Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong menambahkan, dalam setiap penggunaan dana desa Kades dan perangkatnya jangan terfokus kepada infrastruktur saja, pilih salah satu sesuai dengan daerah itu, potensi yang ada tentunya menyesuaikan anggaran dan itu betul-betul ditekuni sampai berhasil. Dana desa dan dana lain yang tidak mengikat tersalurkan dan tepat sasaran.

Kegiatan Bursa Inovasi Desa Dapat Memberikan Manfaat Bagi Pembangunan di Desa

Tujuan dari kegiatan tersebut, pertama untuk memperkenalkan inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa. Kedua meningkatkan kualitas penggunaan dana desa, ketiga untuk menjembatani kebutuhan pemerintah desa akan solusi bagi penyelesaiaan masalah, serta menjadi inisiatif  dan alternatif  kegiatan pembangunan dana desa yang lebih efektif dan inovatif.

Pembangunan di Gunung Mas Mengalami Peningkatan Dari Tahun Sebelumnya

Rapat RAKOLDAL Dimaksudkan Untuk Mengendalikan dan Mengevaluasi APBD 2019

Gunung Mas – Pemerintah kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyelenggarakan rangkaian rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Triwulan II Tahaun Anggaran 2019.

Rapat Koordinasi Pengendalian atau RAKOLDAL dilaksanakan di Aula BP3D Kabupaten Gunung Mas kegiatan dibuka oleh Bupati Gunung Mas yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si.

Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si saat membacakan sambutan tertulis Bupati menyampaikan, pelaksanaan RAKOLDAL ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi pendapatan dan capaian pelaksana program dan kegiatan pembangunan triwulan II tahun 2019, baik realisasi keuangan maupun fisik pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari APBD maupun APBN di Kabupaten Gunung Mas. Sehingga pembangunan di Kabupaten Gunung Mas dipastikan berjalan dengan lancar dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumya.

Melalui forum Rakoldal ini ada beberapa hal penting yang perlu saya smapaikan yaitu, pertama kajian pembangunan penting dilakukan untuk mendapat dukungan aspek ilmiah dan akurasi pelaksanaan program kegiatan, kedua data realisasi pendapatan dan belanja langsung maupun tidak langsung baik fisik maupun keuangan digunakan sebagai bahan analisa dan evaluasi lebih lanjut serta adanya kesamaan pendapat.

This image has an empty alt attribute; its file name is DSC_0095.jpg

Ketiga disamping itu perlu diingat agar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan maupun pelaksanaan anggaran tidak saja penting mencapai target tetapi lebih penting dan labih baik lagi jika lebih mengutamakan kualitas hasil pembangunan.

Keempat saya juga sangat menyadari, dengan kondisi geografis daerah kita yang sangat luas, dengan berbagai kesulitan dan keterbatasan infrastrukturnya yang ada jelas ada keterbatasan kemampuan dan rentang kendali untuk dapat memonitor secara langsung.

“Karena begitu pentingnya pendapatan dalam sistem pembangunan daerah maka kewajiban saudara-saudara yang terkait pencapaian target-target pendapatan untuk melakukan langkah-langkah strategi dalam merealisasikan pandapatan sesuai dengan sektor-sektor yang telah ditetapkan,” tandas Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M. Si.

Dalam laporan yang dibacakan oleh Kepala BP3D Kabupaten Gunung Mas Drs. Salampak M.Si mengatakan, penyelenggaraan rakordal ini dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan APBD tahun 2019 dan rencana aksi pembangunan Tahun 2020,  apa saja kendala yang dihadapi, bagaimana solusi dan upaya-upaya pemecahannya serta pihak yang bertangungjawab dan dapat membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut supaya program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

“Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselenggaranya  rapat  ini.  kami dan permohonan maaf seandainya dalam penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi bapak dan ibu hadirin sekalian,” ucapnya.

Gunung Mas – Pemerintah kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyelenggarakan rangkaian rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Triwulan II Tahaun Anggaran 2019.

Rapat Koordinasi Pengendalian atau RAKORDAL dilaksanakan di Aula BP3D Kabupaten Gunung Mas kegiatan dibuka oleh Bupati Gunung Mas yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si.

Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si saat membacakan sambutan tertulis Bupati menyampaikan, pelaksanaan RAKOLDAL ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi pendapatan dan capaian pelaksana program dan kegiatan pembangunan triwulan II tahun 2019, baik realisasi keuangan maupun fisik pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari APBD maupun APBN di Kabupaten Gunung Mas. Sehingga pembangunan di Kabupaten Gunung Mas dipastikan berjalan dengan lancar dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumya.

Melalui forum RAKOLDAL ini ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan yaitu, pertama kajian pembangunan penting dilakukan untuk mendapat dukungan aspek ilmiah dan akurasi pelaksanaan program kegiatan, kedua data realisasi pendapatan dan belanja langsung maupun tidak langsung baik fisik maupun keuangan digunakan sebagai bahan analisa dan evaluasi lebih lanjut serta adanya kesamaan pendapat.

Ketiga disamping itu perlu diingat agar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan maupun pelaksanaan anggaran tidak saja penting mencapai target tetapi lebih penting dan labih baik lagi jika lebih mengutamakan kualitas hasil pembangunan.

Keempat saya juga sangat menyadari, dengan kondisi geografis daerah kita yang sangat luas, dengan berbagai kesulitan dan keterbatasan infrastrukturnya yang ada jelas ada keterbatasan kemampuan dan rentang kendali untuk dapat memonitor secara langsung.

“Karena begitu pentingnya pendapatan dalam sistem pembangunan daerah maka kewajiban saudara-saudara yang terkait pencapaian target-target pendapatan untuk melakukan langkah-langkah strategi dalam merealisasikan pandapatan sesuai dengan sektor-sektor yang telah ditetapkan,” tandas Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M. Si.

Dalam laporan yang dibacakan oleh Kepala BP3D Kabupaten Gunung Mas Drs. Salampak M.Si mengatakan, penyelenggaraan RAKORDAL ini dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan APBD tahun 2019 dan rencana aksi pembangunan Tahun 2020,  apa saja kendala yang dihadapi, bagaimana solusi dan upaya-upaya pemecahannya serta pihak yang bertangungjawab dan dapat membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut supaya program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

“Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselenggaranya  rapat  ini.  kami dan permohonan maaf seandainya dalam penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi bapak dan ibu hadirin sekalian,” ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melaksanakan Musrenbang tingkat Kecamatan

Proses Musrenbang pada dasarnya mendata dan mengolah aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang dirumuskan melalui pembahasan di tingkat desa/kelurahan, dilanjutkan di tingkat kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan skala prioritas program/kegiatan di tingkat Kabupaten oleh tim anggaran Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan.

Hal ini  disampaikan Bupati Gunung Mas Arton S. Dohong dalam sambutan tertulisnya dibacakan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Gunung Mas Drs. Salampak, M.Si pada pembukaan Musrenbang Kecamatan Kurun.

“Dikatakannya, Musrenbang Kecamatan, selain menjaring kebutuhan nyata masyarakat desa/kelurahan, juga berfungsi untuk memadu serasikan dengan kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten, sekaligus mengidentifikasi program-program nasional yang langsung ke masyarakat”.

Untuk memperbesar peluang usulan kegiatan dari Kecamatan maka pada tahun 2019 ini, penganggaran usulan kegiatan Kecamatan akan menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.

Perlu diketahui, bahwa pelaksanaan Musrenbang merupakan salah satu bentuk mengikutsertakan masyarakat sehingga bisa turut serta berpartisipasi merencanakan pembangunan  di wilayah masing-masing, sehingga diharapkan tahun-tahun ke depan partisipasi masyarakat terus meningkat baik itu dari segi jumlah dan juga keterwakilan perempuan di dalam Musrenbang,” ungkapnya.

“Secara khusus untuk pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten nanti, saya harapkan kiranya delegasi yang sudah ditunjuk mewakili dari kecamatan supaya dapat menjalankan tugas delegasinya dengan baik, sehingga dapat mengawal usulan yang disampaikan dan bisa memberikan saran dan masukan pada Musrenbang Kabupaten,” tandas Bupati Gunung Mas. Kegiatan dihadiri Camata Kurun Holten, Kapolsek Kurun IPDA Noviandhi.W.S.Sos, Anggota DPRD daerah dapil I (satu) sejumlah Pejabat Eselon III dan IV dari masing-masing perangkat Derah Lurah, Kepala Desa (Kades) dan BPD, Sekcam Kurun dan stakeholder lainnya.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Menduduki Urutan Ke 2 Dalam Penyerapan Anggaran

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kembali menyelenggarakan rapat TEPRA, menindaklanjuti peraturan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Nomor 41 Tahun 2017 tentang pedoman percepatan penyerapan dan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Kegiatan bertempat di Ruang rapat lantai 1 kantor Bupati Gunung Mas hari Selasa tanggal 5 Maret 2019.

Kegiatan rapat TEPRA di pimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Gunung Mas Agung, SE dan dihadiri oleh seluruh SOPD, perwakilan dari dua belas Kecamatan se-Kabupaten Gunung Mas.

 Asisten Administrasi Umum  Sekretariat Daerah Gunung Mas Agung, SE mengatakan, berdasarkan data dari bagian pembangunan Sekretariat, Kabupaten Gunung Mas  yang belum mengumpulkan data sampai saat ini, ada empat belas OPD yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kecamatan Kurun, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Sepang, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Rungan, Kecamatan Manuhing Raya dan Rungan Barat.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menduduki urutan ke dua se-Kalimantan Tengah, dalam penyerapan anggaran. Realisasi sementara APBD tahun anggaran 2019 4D PD Pemerintah kabupaten Gunung Mas per 28 Februari 2019, yang masuk ke pengelola TEPRA hingga tanggal 4 Maret 2019 pukul 15:00 WIB. Untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah pagu total, Rp. 1.033,44 M, total belanja langsung Rp. 462.05 M total belanja tidak langsung 571,29 M, realisasi belanja langsung Rp. 18,71 M, realisasi belanja tidak langsung 59,21 M, realisasi belanja tidak langsung Rp. 59,21 M.

“Saya memberikan apresiasi kepada kita semua, agar lebih proaktif untuk memacu penyerapan anggaran di setiap OPD masing–masing. Oleh karena itu, semuanya merupakan kerja sama, kerja keras kita bersama,” ujarnya. Tujuan diselenggarakan kegiatan rapat TEPRA adalah dalam rangka pengawasan terhadap realisasi anggaran. Di samping itu, melalui kegiatan ini adalah untuk mengetahui tantangan dan solusi dalam mewujudkan pengelolaan data realisasi anggaran yang akurat dan terintegrasi.

RPJMD merupakan Tahap Awal dari seluruh kegaiatan

RPJMD merupakan Tahap Awal dari seluruh kegaiatan

Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan Kick Off Meting Kajian Lingkungan Hudup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah, (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas, bertempat di Aula Rapat lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Rabu (10/04/2019) pagi.

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Rony Karlos, S.Sos, dengan dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari pemangku kepentingan diantaranya, Ketua DPRD Kab. Gumas Drs. Gumer, Wakil Bupati terpilih Ir. Eprensia L P Umbing, SE.,M.Si, serta  29 OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Dalam sambutan wakil Bupati Rony Karlos mengatakan, yaitu penyusunan kajian lingkungan hidup strategis KLHS rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kab. Gumas yang melaksanakan melalui kegiatan, Kick Off Meting Kajian Lingkungan Hudup Strategis.

Dimanan merupakan internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas.

Tentunya ini merupakan, tahapan yang penting bagi Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas terpilih 2019-2024, artinya Kabupaten Gunung Mas diuntungkan. Karena dengan adanya perubahan PP 2018 pada bulan Agustus sebagian yang sudah melakukan pelantikan Kepala daerahnya mereka gelabakan menyusunnya. ucap Rony Karlos,S.Sos.

Pembangunan di daerah-daerah termasuk Kabupaten Gunung Mas selain telah meningkat keuntungan ekonomi, juga mengakibatkan kemorosotan kualitas lingkungan hidup dan persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Karena itu, upaya kepentingan lingkungan hidup dan prisip-prinsip pembangunan berkelanjutan tiga pilar sosial yaitu ekonomi, lingkungan sangat penting dilakukan dalam perencanaan pembangunan derah.

Dengan hadirnya FKPD pada hari ini, yaitu menggakomodir tiga hal aktib memberikan informasi data yang diperlukan, komidmen untuk aktif dalam kegiatan pokja, konsisten dalam pendampingan tim pokja dalam menyelesaikan proses KLHS RPJMD minimal drafnya kita terima satu bulan kedepan ini,” terangnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas Ir. Kalvin A Sahay dalam laporannya mengatkan, bahwa kegiatan ini merupakan tahap awal dari seluruh kegiatan penyusunan KLHS, KLHS ini dibiayai pada DPA SOPD Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas.

Pada kegiatan KLHS ini, kita mencoba menginpentarisir seluruh kegiatan dan peran aktif seluruh kepala Prangkat Daerah, karena dari sinilah berangkatnya nanti peran aktif kepala SOPD dalam memberikan data sehingga data yang diberikan akan diintegrasikan didalam penyusunan KLHS dan RPJMD. Tanpa data yang akurat dan kongkrit mungkin akan terlewatkan kegiatan masing-masing SOPD.

Dalam kegiatan tersebut didapngi oleh para ahli, Dr. Asep Sofyan, M.T (ITB Bandung), Lukas, S.Pi., M.Si. (UPR), Dr. Ir. Yusurum, Jagau, M.Si. (UPR) Ir. Wawan N., MT, Dinas PUPR Prov. Kalimantan Tengah, Fatkhurohman (Koordinator lanskap Katingan Kahayan USID Lestari) Hendrik Segah, Ph. (GGGI), M. Taswin Munier (GGGI), Pimpinan Borneo Natuira Foundation (BNF).

RAPAT KERJA KELITBANGAN BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019

          Rapat Kerja (Raker) Kelitbangan BappedaLitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 bertempat di aula Serbaguna BappedaLitbang Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Pangeran Diponegoro No.6 di Palangkaraya.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri, S.Hut, M.P,  Kepala BappedaLitbang Kalimantan Tengah Ir. Yuren S. Bahat, M.M,M.T, Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Kalimantan Tengah, Kepala BappedaLitbang Kabupaten/Kota se – Kalimantan Tengah, Instansi Vertikal serta para tamu undangan.

          Dalam sambutannya Sekda Kalimantan Tengah menyampaikan, Rapat Kerja KeLitbangan Tahun 2019 sangat penting dilaksanakan agar secara bersama-sama kedepan membicarakan isu-isu terkini dalam rangka membahas tentang berbagai program dan kegiatan serta masalah-masalah yang berkaitan dengan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan di Kalimantan Tengah. “ Saya berharap dalam Rapat Kerja Tahun 2019 kita dapat menyamakan persepsi dalam forum ini, khusus tentang perencanaan kedepan terhadap Penelitian dan Pengembangan Yang Berwawasan Ramah Lingkungan”.

          Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pembangunan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bertujuan memperkuat daya dukung IPTEK bagi keperluan percepatan pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dan pergaulan internasional, keberadaan BappedaLitbang Provinsi Kalimantan Tengah tentu patut untuk dioptimalkan perannya guna mendukung tujuan dimaksud.

          Sejak diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 maka Institusi sebelumnya yang berbentuk Badan Penelitian dan  Pengembangan Daerah (BALIDBANGDA) Provinsi Kalimantan Tengah digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Tengah, dan dengan sendirinya pula tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan melekat pada bidang Penelitian dan Pengembangan sehingga seyogyanya para pemangku kepentingan dan seluruh stake holder yang terkait memberikan perhatian terhadap Kelitbangan serta diharapkan mampu menciptakan pengembangan inovasi  di berbagai bidang pembangunan daerah.

          Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Kalimantan Tengah mengangkat Tema : “ PERENCANAAN PEMBAGUNAN STRATEGI DAERAH BERBASIS KELITBANGAN DAN IPTEK ”.

Maksud diselenggarakannya kegiatan Rapat Kerja Kelitbangan BappedaLitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah untuk Persiapan Konsolidasi dan Sinergitas Program Kelitbangan Daerah dan Dalam Rangka Untuk Mengangkat Isu-Isu Penting Terhadap Penyelenggaraan Tusi Perangkat    Kelitbangan Daerah.           Tujuan kegiatan Rapat Kerja (Raker) Kelitbangan BappedaLitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, adalah untuk mewujudkan Lembaga Kelitbangan sebagai acuan dan arah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan selanjutnya