Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan dan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah:

  1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur.
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanan Negara.
  3. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perumbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia  7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka  Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009.
  9. Peraturan Pemerintah peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tanggal 4 Pebruari 2008.
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 31.62.2003 tanggal  24 Desember 2008 tentang Pemberhentian Bupati dan Pengesahan  Pengangkatan Bupati Kabupaten Gunung Mas,  periode 2008 – 2013.
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:132.62.2003 tanggal 24 Desember 2008 tentang Pemberhentian Wakil Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas,  periode 2008 – 2013.
  12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2006 – 2026.
  13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 – 2010.
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No. 4 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 – 2028.
  16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas
  17. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunung Mas  Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok

Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah, penelitian dan pengembangan Kabupaten dan penanaman modal serta penilaian atas pelaksanaannya.

Fungsi

  1. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah, menurut tingkat dan tahapannya;
  2. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah dan tahunan daerah;
  3. Penyusunan program-program tahunan, jangka panjang dan jangka menengah sebagai pelaksanaan rencana tersebut;
  4. Koordinasi perencanaan antar Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain;
  5. Pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan;
  6. Koordinasi dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan lingkup daerah Kabupaten;
  7. Kerjasama antar Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi lain, kabupaten/kota dan pihak lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri;
  8. Koordinasi penelitian dan pengembangan lingkup Kabupaten;
  9. Melakukan promosi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam rangka menarik minat penanaman modal;
  10. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah;
  11. Penciptaan iklim usaha sesuai kebijakan Bupati dan ketentuan perundang-undangan;
  12. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama dengan Negara/Provinsi/Kabupaten/kota atau badan/lembaga baik di dalam negeri maupun luar negeri di bidang penanaman modal;
  13. Penyusunan kebijakan terhadap pelayanan perizinan dan fasilitasi serta pelayanan teknis dan bisnis di bidang penanaman modal;
  14. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
  15. Pelayanan informasi di bidang penanaman modal kepada masyarakat melalui multimedia;
  16. Pelaksanaan tugas kesekretariatan, kepegawaian, rumah tangga Bappeda.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah